Komisi III DPR RI meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso meningkatkan pengawasan dan sinergitas lintas sektoral dalam perang melawan narkoba hingga wilayah perbatasan, serta peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan BNN, Kamis (4/2) di Senayan Jakarta. 

“Sebelumnya BNN memiliki program sosialisasi bahaya narkoba di daerah-daerah, termasuk di Dapil (daerah pemilihan-red) anggota Komisi III, sayangnya saat ini program tersebut tidak dimaksimalkan bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi,” ungkap anggota Komisi III, Nasir Djamil. 

Dilanjutkan politisi dari Fraksi PKS ini, minimnya anggaran yang dimiliki BNN bukan sebuah halangan untuk terus menjalankan program tersebut, mengingat setiap anggota DPR juga memiliki dana aspirasi dan dana reses untuk dapil masing-masing. Tidak salah jika dana tersebut digunakan DPR untuk melakukan penyuluhan, diskusi, seminar tentang bahaya Narkoba ke pelosok-pelosok daerah, tentunya bekerjasama dengan BNN. 

Oleh karena itu ia berharap agar BNN bisa lebih inovatif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan bahaya narkoba hingga pelosok-pelosok. Salah satunya dengan menjalin sinergitas lintas sektoral dengan berbagai organisasi, badan, lembaga lainnya, termasuk dengan DPR RI. Dengan demikian selain bisa melakukan penghematan anggaran, tugas dari BNN pun dapat terbantu. (Ayu/iky)/foto:runi/parle/iw.